Sorong (KADATE) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Papua Barat Daya baru saja menyelesaikan agenda Musyawarah Pimmpinan Wilayah (Muspimwil) PKB pertama di hotel Vega Kota Sorong.
Salah satu dari tiga agenda strategis dalam schedule Muspimwil PKB kali ini membahas tuntas terkait dengan issu yang lagi hangat belakangan ini terkait dengan kerusakan alam dan pesona Raja Ampat akibat penambangan oleh beberapa perusahaan yang dilakukan di lokasi wisata kabupaten Raja Ampat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berpendangan bahwa Raja Ampat, ini bukan saja iconnya Indonesia tapi sudah mendunia itu sebabnya menjadi kewajiban kita bersama untuk terus menjaga dan merawat Raja Ampat.
Jadi kalau ada aktivitas penambangan yang merusak citra dan pesona Raja Ampat maka tindakan ini tidak boleh di tolelir itu sebabnya kami minta Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk turun meninjau secara langsung karena kalau sekedar Menteri ESDM saja yang ke Papua Barat Daya ada indikasi “campur tangan orang dalam” sehingga semua bisa direkayasa termasuk rekayasa yang pro terhadap kelanjutan penambangan di Raja Ampat,” kata Abdulah Gazam, Ketua DPW PKB Papua Barat Daya dalam rilis yang diterima Redaksi Kadatenews, Minggu (8/6/2025).
Dikatakan bahwa di satu sisi juga kehadiran Menteri ESDM kemarin hanya meninjau satu lokasi tambang saja yakni di Gag sementara ada beberapa lokasi tambang yang juga sedang beroperasi di Raja Ampat tidak ikut serta dalam kunjungan menteri kemarin.
“Seperti di Manyaifun dan Batan Pele serta di Kepulauan Paam Pyanemo, ini yang perlu di pertanyakan, ada apa.? Karena kami justru khawatir bisa jadi mungkin ini bagian dari yang “disembunyikan”, ungkap AG sapaan akrab pria yang pernah menjabat anggota DPR Papua Barat itu.
Pada prinsipnya, kata Gazam, bahwa mendukung semua aktivitas yang dapat membangun daerah tapi kalau kehadirannya juga turut merusak alam sekitarnya maka mohon maaf ini tidak boleh ada toleransi.
” Oleh karena itu hasil Muspimwil PKB kali ini sedikit keras menolak kelanjutan penambangan dalam bentuk apapun di wilayah konservasi Raja Ampat sebelum persoalan ini diclearkan dan harus ada kepastian bersama tidak ada kelanjutan kerusakan lagi di Kabupaten Raja Ampat demi masa depan anak cucu kita semua,” tegas Gazam. (***/Azrul)
