Caption: Sekretaris KPU Teluk Bintuni Syahid Bin Muzaat
Bintuni (KADATE) – Puluhan anggota panitia pemilihan distrik (PPD) di kabupaten Teluk Bintuni mendatangi kantor KPU setempat pada hari Rabu, (15/3/2023). Kali ini tujuan mereka untuk meminta agar anggaran operasional PPD dan panitia pemungutan suara (PPS) di tambah karena tidak mencukupi sebab faktor geografis dengan biaya transportasi yang mahal.
Salah satu anggota PPD di Teluk Bintuni, Soter Orocomna mengayatan mereka anggota PPD hadir membicarakan biaya operasional PPS dan PPD yang diterima tiap bulan, perlu di naikkan lagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menjawab kebutuhan kami di lapangan, terutama kami yang ada di daerah pegunungan, pesisir dan juga yang jauh dari ibukota kabupaten. Kami bekerja dengan dana pribadi, sehingga masih ada hutang yang kami harus tanggung, makanya kami datang kesini untuk membicarakan hal ini supaya ada tanggapan dari KPU dan juga pemerintah,” ungkapnya.
Dana yang diterima untuk biaya operasional sebesar 4.400.00 perbulan untuk PPD dan petugas PPS menerima biaya operasional sebesar 1.400.000 rupiah tiap bulan. “Jadi biaya operasional ini harus dipertimbangkan, agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik. Karena minimnya biaya operasional tersebut kami mengalami kendala untuk melakukan tahapan-tahapan,” ungkapnya.
Dicontohkan, kalau ke daerah Moskona Utara, bisa menghabiskan dana sebesar 16 juta rupiah untuk mencarter mobil pulang pergi, kalau pesawat 35 juta rupiah. “Kalau penyampaian kami ini tidak ditanggapi oleh KPU dan pemerintah maka kami akan mengembalikan ke KPU, kami tidak akan bekerja,” tuturnya.
Mensikapi hal tersebut, Sekretaris KPU Teluk Bintuni Syahid Bin Muzaat, S.IP mengatakan dana operasional PPD dan PPS itu nilainya sama seluruh Indonesia. “Teman-teman merasa anggaran tersebut tidak mencukupi, sedangkan anggaran itu seluruh Indonesia nilainya disamakan,” ungkapnya.
” Melihat kondisi mereka dengan letak geografis seperti Moskona itu dianggap tidak adil buat mereka, untuk biaya transportasi mereka saja itu kurang. Akan tetapi kami dari KPU tetap menerima mereka dengan baik, aspirasi mereka, saran pendapat mereka karena ini bukan kewenangan kita, sehingga kami buat dalam bentuk laporan untuk kami laporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi supaya bisa di ketahui,” katanya.
“Persoalan itu ada perubahan atau tidak, selanjutnya kami menunggu jawaban berdasarkan laporan itu nanti, ” katanya lagi.
Dia juga menambahkan bahwa saat ini lagi pembayaran honor untuk PPD dan PPS, dan itu lewat rekening. “Dulu honor di bayar cash, sekarang lewat transfer dari Bank BRI ke rekening,” terangnya.
Kendalanya, masih banyak petugas PPD dan PPS yang buku rekeningnya belum jadi, karena pihak Bank BRI hanya mampu mencetak buku rekening 20 buku setiap hari. ***
Editor : Daniel Duwit
