Bintuni (KADATE) – Terjadi pro dan kontra pasca pelantikan Jul Fredik Opur, SH sebagai kepala Distrik Moskona Barat oleh Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus kasihiw, MT pada tanggal 7 Juni 2022 lalu. Mereka yang tidak setuju, secara tegas menolak hasil pelantikan itu, atas dasar tidak sesuai dengan aspirasi atau keinginan masyarakat yang telah disampaikan sebelum pelaksanaan pelantikan tersebut.
Hal ini kembali ditegaskan oleh tokoh pemuda Distrik Moskona Barat, Eduard Orocomna, ST bersama Barnabas Orocomna, tokoh Masyarakat Moskona Barat kepada Redaksi Kadatebintuni.com di Bintuni, Selasa, 5 Juli 2022.
Menurut Eduard Orocomna bahwa penolakan atas kehadiran pejabat kepala Distrik yang baru di lantik itu karena tidak sesuai aspirasi atau kemauan dari mayoritas masyarakat setempat. Dan meminta agar pejabat Kepala Distrik yang baru dilantik itu tidak diantar ke tempat tugas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena tidak sesuai aspirasi masyarakat yang sudah kami sampaikan sebelum pelantikan yang mendapatkan disposisi dari Bapak Wakil Bupati (Matret Kokop, SH, red) ke Badan Kepegawaian atas nama Dominggus Orocomna, tapi yang dilantik mengapa berbeda,” ungkap Eduard Orocomna.
Lalu, Eduard Orocomna menceritakan kondisi pelayanan pemerintahan Distrik Moskona Barat di Mayerga selama ini. Katanya, ada pejabat Kepala Distrik yang pernah dilantik sebelumnya namun tidak melaksanakan tugas dengan baik dan menetap di tempat tugas melainkan tinggal di kota Bintuni saja.
“Kita tidak mau terjadi seperti yang sebelumnya. Karena itu kami telah sampaikan aspirasi masyarakat namun yang dilantik mengapa berbeda. Kami mau yang dapat juga rangkul masyarakat tapi ini berbeda,” kata Eduard Orocomna.
Karena itu, Eduard Orocomna meminta agar pejabat Kepala Distrik Moskona Barat yang baru itu tidak diantar dulu ke tempat tugas, “ biar sampai masa jabatan berakhir,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Distrik Moskona Barat, Barnabas Orocomna.
Menurutnya, karena kepala Distrik Moskona Barat yang baru dilantik tidak sesuai aspirasi masyarakat yang disampaikan tertanggal 1 Maret 2022 dengan disposisi Wakil Bupati itu maka mereka menolak kehadiran Kepala Distrik yang baru di lantik tersebut. (Dmd]
