Bintuni (KADATE) – Merespon cepat kevakuman organisasi di tubuh internal Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Papua Barat, maka Majelis Pimpinan Nasional dengan berbagai pertimbangan yang matang maka terhitung sejak tanggal 2 Februari 2022 telah mengeluarkan SK pengangkatan caretaker bernomor : 700.A2/MPN-PP/II/2022, menetapkan Abdullah Gazam yang kesehariannya sebagai anggota DPR Papua Barat menahkodai Pemuda Pancasila Papua Barat.
Abdullah Gazam saat di konfirmasi membenarkan terkait SK pengangkatan caretaker tersebut.
“Iya benar bahwa terhitung sejak kemarin tanggal 2 Februari 2022, saya telah resmi ditetapkan menjadi caretaker Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Papua Barat. Bagi saya tanggal penetapan tersebut adalah tanggal keramat karena tepat tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 (2-2-22),” ungkap Abdullah Gazam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini bukan sesuatu yang datang secara kebetulan, karena bagaimanapun Abdullah Gazam adalah kader Pemuda Pancasila, sebab pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang di Kabupaten Sorong selama satu periode, jauh sebelum dirinya menjadi anggota DPR PB saat ini.
“Saya menyambut baik keputusan MPN Pemuda Pancasila ini karena bagi saya, ini adalah amanah yang besar, juga sebagai bentuk tanggung jawab moral saya sebagai orang yang pernah dikaderkan dan dibesarkan di dalam rumah organisasi PP, jadi mau tidak mau suka tidak suka karena ini adalah perintah maka sebagai kader wajib untuk kita laksanakan.
Olehnya itu mohon doa dan dukungan semua pihak agar dalam waktu dekat saya beserta jajaran pengurus yang ada bisa bergerak cepat melakukan konsolidasi sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi organisasi” ungkap Abdullah Gazam lagi.
Ditanya soal langkah strategi awal yang harus dilakukan setelah menerima surat keputusan ini, Gazam dengan tegas mengatakan fokus pada konsolidasi penataan struktur di semua kabupaten kota.
“Langkah strategis pertama yang akan saya lakukan sebagai ketua yang baru diangkat adalah melakukan konsolidasi pembentukan dan penataan struktur organisasi di 13 kabupaten kota karena itu yang paling urgent saat ini, nanti setelah tertata rapi di semua Kabupaten/Kota baru kemudian kita bisa bicara soal program kerja kedepannya,” tutup Gazam yang juga ketua Komisi I DPR PB itu. (Azrul)
