MENJELANG masa sidang pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Papua Barat tahun 2021 dimanfaatkan betul oleh seluruh anggota DPR Papua Barat yang tergabung di komisi-komisi di lembaga DPR Papua Barat dalam rangka menjaring informasi dan aspirasi di tengah-tengah masyarakat.
Ada hal menarik dari kunjungan kerja komisi I DPR Papua Barat hari Selasa, 28 September 2021, pada pertemuan di balai kantor distrik Sorong Kepulauan tepatnya di Kelurahan Dom Timur yang mana diwarnai aksi protes oleh beberapa warga masyarakat terkait dengan isu pungutan liar Casis Bintara Polri jalur Otsus yang saat ini sedang mengikuti pendidikan kepolisian di Polda Jawa Barat.
Usman Kastela, satu dari sekian masyarakat Kota Sorong yang menyampaikan protes keras saat kunjungan anggota DPR Papua Barat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalian DPR Papua Barat ini jangan cuman datang cari informasi saja setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Kami berharap terkait dengan isu pungutan liar pada Casis Polri yang saat ini sedang mengikuti pendidikan kepolisian di Jawa Barat sana harus serius ditelusuri kebenarannya, agar supaya informasi yang diterima berimbang dan akurat,” ungkap Usman Kastela.
Lanjut Usman mengatakan, jangan hanya sepihak saja informasinya dari pihak Polda yang katanya itu bukan pungutan tapi nilai itu muncul berdasarkan kesepakatan bersama dengan para Casis, tetapi juga harus dapatkan informasi tambahan dari masyarakat terutama para orang tua yang anaknya sedang berada di Jawa Barat.
“Bila perlu bapak-bapak Dewan kalian turun langsung ke Jawa Barat sana agar mendeteksi betul jangan sampai ada indikasi korupsi besar-besaran dengan modus ini, padahal semua sudah di biayai dana Otsus miliaran rupiah,” tutur Usman.
Wakil Ketua komisi I DPR Papua Barat Musa Dowansiba, S.Sos saat dimintai tanggapan terkait dengan protes masyarakat di Sorong Kepulauan tersebut mengatakan bahwa kemarahan masyarakat wajar dan harus kita terima dengan lapang dada.
“Ya kalau masyarakat marah-marah kami DPR Papua Barat bagi saya itu hal yang lumrah, karena mereka menaruh harapan besar kepada kami anggota DPR sebagai representasi dari mereka. Olehnya itu terkait dengan protes keras dan usulan hari ini kami tampung dan akan kami bawa secara kelembagaan untuk segera ditindaklanjuti,” tutup Musa Anggota DPR PB dapil 1 Manokwari tersebut.
Pertemuan itu dihadiri oleh sekretaris distrik Sorong kepulauan Elizabet Karambut, perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan 4 kepala Kelurahan di wilayah distrik Sorong Kepulauan. Dan anggota DPR Papua Barat asal Dapil Kota Sorong, Abdullah Gazam. (***/Azrul)
