Caption: Wakil Ketua II DPRD Teluk Bintuni Yohanis Pongtuluran bersama Ketua Komisi B Markus Maboro dan Sekretaris Sujono ketika melihat irigasi muturi yang rusak di SP I Manimeri, Senin (13/9/2021)
Bintuni (KADATE) – Ketua Komisi B DPRD Teluk Bintuni Markus Maboro meminta pemerintah daerah secara khusus Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar membangun komunikasi dengan pihak PU provinsi serta Balai Wilayah sungai Papua Barat Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk membenahni irigrasi Muturi yang rusak agar air dapat mengalir lancar ke daerah persawahan petani di SP-4 Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah mendapatkan informasi terkait kerusakan pada irigasi muturi di SP-1 (depan SMK Negeri), kata Markus Maboro, pihaknya dari Komisi B yang menangani pembangunan dan kesejahteraan masyarakat langsung mengecek ke lokasi tersebut. “
Terkait dengan masalah air tidak bisa mengalir ke SP-4 sementara air sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani sehingga kami dari Komisi B bersama Wakil Ketua 2 DPRD (Yohanis Pongtuluran, S.Sos red) turun lapangan melihat kondisi yang terjadi nah ternyata di SP-1 di depan SMK disitu irigasi putus atau rusak, air tidak bisa masuk sp4 tapi masuk ke dalam kali,” ungkap Markus Maboro, Jumat (17/9/2021).
Di temui di ruang komisi B Kantor DPRD Sementara di penginapan Kartini Ruko Panjang Bintuni Timur, politisi partai Golkar yang sudah dua periode menjadi anggota Dewan itu menyatakan harapan mereka agar Dinas PU Teluk Bintuni segera turun lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi dan bangun komunikasi dengan PU Provinsi Papua Barat serta PUPR Pusat khususnya Balai Wilayah Sungai Papua Barat untuk melakukan perbaikan irigasi yang rusak tersebut.
Dia pun menyarankan agar di buatkan taluk atau plat deker jembatan diatas kali untuk menghindari terjadinya kerusakan irigasi itu. “Menurut kami mungkin mereka buatkan dulu taluk kali itu atau plat deker, baru irigasi itu jalan di atas, sebab kalau tidak buat begitu kedepan bisa rusak lagi,” ungkapnya.
Menurutnya, penanganan kerusakan irigasi muturi itu perlu mendapatkan prioritas agar petani tidak menganggur dan memilih bekerja di sektor lain. “Bila air tidak mengalir masyarakat petani bisa beralih profesi dari pekerjaan utama sebagai petani,” sebutnya.
Selain itu, hal lain yang perlu di perhatikan tentang kesersihan saluran irigasi yang menurutnya, perlu rutin dibersihkan dan juga pengawasan agar mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang bisa sengaja merusakan irigasi itu.
Terakhir, menurut Markus Maboro, pemerintah perlu memperhatikan dan menyelesaikan persoalan hak ulayat masyarakat agar pekerjaan irigasi itu bisa diselesaikan. “Mereka harus bicara baik supaya ada soluasi pekerjaan itu bisa jalan. Meski irigasi ini kewenangan oleh provinsi kami berharap agar Dinas PU bisa bangun komunikasi baik dengan permerintah provinsi,” tandasnya. [Azrul/dmd]
