JAKARTA – Ketua Umum Forum Wisata Indonesia Timur (FORWIT) yang juga CEO PT MEDIA TIMOR GLOBAL mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi atau meninjau kembali analisis dampak lingkungan khususnya Blok Masela yang berpotensi mengancam laut Maluku.
“Kami minta pemerintah untuk mengevaluasi hasil analisis dampak lingkungan yang dipakai untuk Blok Masela, karena kami melihat masih ada masyarakat yang memprotes hal itu misalnya di wilayah Maluku barat daya”, ungkap Freni Lutruntuhluy kepada awak media di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020.
Menurutnya, laut Maluku masih perawan untuk dikelolah secara baik demi masa depan generasi Maluku selanjutnya. Ia menegaskan dampak dari adanya eksplorasi minyak blok Masela itu dirasakan hampir di seluruh kebutuhan hidup orang Maluku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Habitat laut bisa rusak, pencemaran lingkungan dan ini akan berpengaruh bagi pengunjung wisata Indonesia Timur khususnya wilayah Maluku”, ungkapnya.
Ia mencontohkan hasil riset dari Intelektual MBD dan Pemaskebar terkait amdal juga menyebutkan wilayah Maluku barat daya mendapatkan dampak kerusakan lingkungan dengan adanya temuan buangan sampah atau sisa-sisa pekerjaan yang diduga berasal dari blok Masela tersebut.
“Dalam musim tertentu ikan mati dalam jumlah banyak, buangan aspal dan cairan di laut seringkali ditemukan warga”, tegas Freni Lutrun.
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan seluruh elemen Maluku di Jakarta untuk membahas persoalan Blok Masela yang sampai hari ini masih mendapat protes dari rakyat.
“Blok Masela ini harus berjalan baik dan masyarakat ikut dalam prosesnya sehingga suatu saat tidak menimbulkan masalah baru. Jika sebagian kompnen masyarakat masih ada yang memprotes hal ini, maka baiknya pemerintah berfikir dan merangkul mereka dalam semangat yang sama”, tegasnya.
Mengakhiri perbincangan bersama Media di Jakarta itu, ia menambahkan memberi dukungan kepada semua elemen masyarakat Maluku termasuk Itamalda dan Pemaskebar yang sampai hari ini masih aktif bersuara soal Amdal yang dinilai harus dikaji ulang. (***/dmd)
