Bintuni (KADATE) – Anggota DPR Papua Barat Fraksi OTSUS asal Kabupaten Teluk Bintuni Ir. Dominggus Urbon saat melaksanakan kegiatan Reses di Bintuni mendapatkan sejumlah keluhan dari masyarakat lewat pertemuan yang diadakan, termasuk di Sekretariat Lembaga Adat 7 Suku di Bintuni. Terkait soal Pendidikan, Kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar, serta adanya penolakan OTSUS.
Dominggus Urbon, sebagai anggota DPR Papua Barat yang baru mewakili kabupaten Teluk Bintuni kepada Kadatebintuni.com mengatakan, “saya harapkan kedepan bahwa kami ini kabupaten (Teluk Bintuni,red) adalah memberikan kontribusi Migas kepada negara dan terbesar kepada provinsi Papua Barat.
Oleh karena itu hak-hak masyarakat orang asli Papua yang berasal dari tujuh suku di kabupaten Teluk Bintuni juga harus diperhatikan dalam proses pembangunan. Itu yang saya harapkan.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, kata Domi Urbon, begitu sapaannya bahwa kedepan lembaga legislatif hendaknya menghasilkan lebih banyak produk hukum, berupa Perdasus dan Perdasi agar implementasi Otsus itu bisa optimal.
Dia lalu mengatakan itu akan disampaikan dalam pembahasan dan penetapan APBD tahun 2021 Provinsi Papua Barat, sehingga kedepan mendapatkan perhatian juga dari pemerintah provinsi Papua Barat. “Kita bicarakan dana Otsus fokus pada OAP. Itu supaya pembahasan dan program kedepan fokus dan terukur. Nanti kita bicarakan itu dalam penetapan APBD induk 2021,” paparnya. (Azrul/dmd)
