Bintuni (KADATE) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) Lewat Mekanisme Pengangkatan Jalur Otonomi Khusus (OTSUS) asal Kabupaten Teluk Bintuni, Ir. Dominggus A. Urbon menyatakan harapannya agar proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di masa kampanye ini hingga hari pencoblosan berjalan lancar dan aman.
Penting memberikan pembelajaran pilitik bagi masyarakat oleh pasangan AYO dan PMK2 lewat penyampaian Visi, Misi dan Program yang akan dilaksanakan ketika terpilih 5 tahun kedepan.
“Oleh karena itu, diharapkan (baik AYO maupun PMK2, red), jangan membangun proses-proses pendidikan politik yang tidak mendukung kesadaran masyarakat. Kalau boleh sentimen-sentimen terhadap subjektif itu dihilangkan,” ungkap wakil rakyat asal kabupaten Teluk Bintuni di DPRPB itu saat dimintai pandangannya terkait pelaksanaan Pilkada Teluk Bintuni disela-sela pertemuannya di Sekretariat Lembaga Adat 7 Suku di Bintuni, Kamis, 12 November 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait dengan proses Pilkada di Teluk Bintuni dengan menghadirkan dua pasangan calon (Paslon) yakni Ali Ibrahim Bauw, SE, MSP – Yohanis Manibuy (AYO) dan Ir. Petrus Kasihiw, MT – Matret Kokop, SH, kata Dominggus Urbon, sebagai anak adat yang berjiwa negarawan, putra asli Papua keterwakilan masyarakat adat 7 suku di Teluk Bintuni yang duduk di legislatif tingkat provinsi Papua Barat itu menyatakan tidak mendukung, dan memihak salah satu paslon tersebut.
“Saya tidak punya kepentingan dengan siapa dan siapa yang harus saya dukung, tidak ada. Saya diluar itu. Saya profesional sebagai anak adat yang berdiri diatas semua kelompok,” tegas Dominggus Urbon yang setelah dilantik dalam masa reses III DPRPB itu langsung berkunjung ke negeri sisar matiti untuk menjaring aspirasi masyarakat itu.
Dia berharap, proses Pilkada keempat di kabupaten yang dimekarkan dari Manokwari pada tahun 2003 ini bisa memberikan manfaat sebagai suatu proses pendidikan politik yang baik dan benar.
Karena, kata Domi – begitu sapaannya-, bahwa momentum pesta demokrasi, Pilkada itu dilihat sebagai proses politik terkait persoalan kepentingan kekuasaan. “Persoalan bagaimana kita membangun dialog, komunikasi dan musyawarah, dan masing-masing juga harus tampilkan keunggulan visi dan misi mereka.
Ini supaya masyarakat bisa melihat mana hal yang baik untuk mereka menentukan preferensi suara untuk siapa yang dipercayakan 5 tahun kedepan. Itulah yang kita harapkan dari Proses Pilkada di Teluk Bintuni,” tandasnya. (Azrul/dmd)
