MANOKWARI | kadatebintuni.com ~ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melaksanakan kegiatan bagi pelatih (Training Of Trainers – TOT) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa Provinsi Papua Barat tahun 2019 di Manokwari.
Salah satu tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), khusus kabupaten Teluk Bintuni yang juga sebagai koordinator Rina Soway, SH saat di konfirmasi di Swess Bell Hotel Manokwari, mengatakan program untuk Pendamping Lokal Desa (PLD), khusus kabupaten Teluk Bintuni merupakan program yang baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rina Soway, melalui TOT ini, sebagai koordinator dan juga tenaga ahli di persiapkan untuk melatih para pendamping lokal Desa/Kampung yang baru dan program ini juga merupakan yang pertama kali, sejak 2015 hingga 2019 merupakan program yang baru.
“Sebelum melatih pendamping lokal yang akan menjalankan tugas maka kita sebagai koordinator di traning seperti ini untuk bisa melatih para pendamping lokal kami,” tutur Rina.
Ia menjelaskan, khusus kabupaten Teluk Bintuni, memiliki kuota untuk tenaga pendamping desa itu dari 24 distrik dan 115 kampung, dan khususnya pendamping lokal desa itu yang berijasa sarjana dan juga SMA, SMK yang berdomisili di kampung-kampung tersebut. “Kami sangat membutuhkan mereka sehingga bisa mengisi kuota sesuai jumlah distrik yang di perlukan,” ujarnya.
Dijelaskan bahwa untuk menjangkau distrik-distrik di kabupaten Teluk Bintuni seperti, distrik Merdey, untuk sekali mencarter kendaraan mobil itu , 3 hingga 4 juta rupiah, sedangkan gaji dari para pendamping lokal ini sangat rendah di banding mencarter kendaraan untuk menjangkau distrik-distrik tersebut.
Beberapa distrik yang susah di jangkau yaitu Moskona Timur dan Utara, dan untuk menjangkau itu harus menggunakan pesawat, sekali mencarter pesawat bisa 20 hingga 30 juta rupiah.
Rina mengatakan untuk infrastruktur beberapa waktu lalu memang sangat tinggi, tetapi ketika ada program-program prioritas dari Kementerian sehingga di dorong dengan regulasi-regulasi di tingkat kabupaten dan bekerja sama dengan OPD terkait seperti, BPMK, “itu kita mendorong untuk Perbup, untuk program-program prioritas merupakan program yang wajib untuk di danahi dalam anggaran dana desa.
Seperti Bumdes, badam usaha milik kampung itu sudah memiliki perbup sehingga setiap kampung wajib mendapatkam alokasi dana, dan juga pendidikan, kesehatan, dan kegiatan, kegiatan menyangkut Pendidikan dan kesehatan itu wajib, untuk kesehatan seperti stunting, penanganan-penanganan tentang kesehatan itu wajib, dan itu wajib dalam usulan-usulan kegiatan, dan apabila usulan-usulan itu tidak ada di APBK untuk tahun anggaran 2020 maka dananya tidak di cairkan.
Sehingga melalui TOT ini, untuk meningkatkan kapasitas kami sebagai tenaga ahli, untuk melatih para pendamping lokal desa yang ada di Teluk Bintuni, untuk bisa menjalankan tugas dimana para pendamping lokal ditugaskan. (Dolly)
