Bintuni (ANTARA) – Setelah memasuki masa purna baktinya atau pensiun sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni Ali Ibrahim Bauw mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengembalikan kendaraan dinas roda empat yang digunakan saat menjabat.
Ali Bauw tiba di kantor yang dipimpinnya sebelum pensiun itu pada pukul 10.30 Wit, hari Senin (2/9/2019). Proses penyerahan kendaraan dinas di lakukan di pelataran kantor BPKAD, di SP III Manimeri.
Kondisi dalam keadaan baik kendaraan dinas yang diadakan pada tahun 2015 dengan nomor polisi PB 5844 BZ itu diserahkan oleh Ali Ibrahim Ibrahim Bauw pada bagian Aset Daerah yang diterima kunci oleh Sekretaris BPKAD Laras Nuryani didampingi Kabid Aset Ira Selviana B. Werbete dan disaksikan Kepala Inspektorat Teluk Bintuni I Wayan Sidia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mantan Kepala BPKAD Teluk Bintuni Ali Ibrahim Bauw mengungkapkan bahwa karena dirinya sudah pensiun maka kendaraan dinas itu dikembalikan. Ini juga kata dia merupakan langkah sesuai rencana aksi yang telah disepakati oleh kepala daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Bagi pejabat yang telah selesai masa purna baktinya mesti kembalikan kendaraan dinas. Dan bagi pejabat aktif yang memiliki kendaraan lebih dari satu harus dikembalikan ke bagian Aset daerah.
“Sebagai langkah awal saya coba melakukan terobosan baru dengan memulai agar menjadi contoh, supaya bisa diikuti oleh teman lain. Bagi pejabat yang masih aktif dan miliki kendaraan dinas lebih dari mesti mengembalikan ke bagian aset,” ungkap Ali Bauw.
Menurutnya, sejauh ini pemda masih sangat membutuhkan kendaraan dinas untuk operasional. Oleh karena itu, ia berharap pejabat – pejabat yang sudah dan akan pensiun bisa mengikuti iktikat baik itu.
Ali Bauw juga membenarkan masih ada oknum mantan pejabat sudah pensiun yang belum mengembalikan kendaraan dinas.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat I Wayan Sidia mengatakan ini merupakan langkah baik terkait dengan penertiban aset. Karena masih banyak mantan ASN yang belum kembalikan aset pemda.
“Masih banyak pejabat yang belum memiliki kendaraan dinas dan termasuk aset yang lain, itu yang kita harapkan bagi pejabat yang menguasai aset lebih dari satu, supaya berkoordinasi dengan bidang aset agar nanti bisa diserahkan ke pejabat – pejabat yang membutuhkan,” ingatnya. (Azrul/Daniel)
