JAYAPURA | kadatebintuni.com ~ Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan komitmennya untuk memajukan pembangunan ekonomi di Tanah Papua. Akan tetapi, dalam menjaga kelestarian alamnya, pembangunan ekonomi yang di maksud harus berlandaskan falsafah keberlanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, bersama-sama dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) mengajak berbagai perwakilan pemangku kepentingan di Provinsi Papua dalam acara Konsultasi Publik Pertama untuk merumuskan investasi hijau. Adapun acara tersebut berlangsung pada tanggal 23-25 Juni 2019 lalu, di Manokwari dan di Jayapura.
Acara tersebut dihadiri lebih dari 300 Pemangku kepentingan, yang mewakili Pemerintah, Perwakilan Masyarakat Adat, organisasi nirlaba dan mitra pembangunan, institusi perbankan dan keuangan, tokoh agama, dan pemuda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan masukan yang ada, dalam konsep investasi hijau, masyarakat adat wajib dilibatkan dalam pengelolaan SDA yang ada, karena mereka merupakan pemilik hakiki sumber daya alam yang ada. Selain itu, kolaborasi dan kemitraan disepakati oleh semua yang hadir, sebagai kunci utama kesuksesan investasi hijau ini.
“Dalam mencapai tujuan yang dimaksud, kolaborasi berbagai Lembaga dan institusi yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat Papua, dan itulah peran kunci yang dapat dimainkan MRP agar memperkuat posisi masyarakat adat supaya mereka memperoleh akses dan kontrol atas pengelolaan sumberdaya untuk berkontribusi,” kata Freddy Molle dari Bappeda Provinsi Papua memberikan penjelasan.
Adapun konsultasi publik yang dilakukan ini, akan memberikan masukan yang lengkap bagi proposal berbisnis secara hijau, untuk dijadikan acuan bagi berbagai pihak. Misalnya, untuk pemerintah dalam merumuskan rencana pembangunannya, atau untuk para investor, agar berinvestasi secara berkelanjutan di Tanah Papua.
Sebagian peserta yang hadir menekankan bahwa pengembangan bisnis di Papua dan Papua Barat tidak boleh merusak lingkungan dan harus mempunyai misi meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat adat dan asli Papua.
Hadir dalam pertemuan ini, perwakilan-perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menyambut baik inisiatif ini, dan memberikan apresiasi, mengingat inisiatif ini sangat bersesuaian dengan Thema Utama MRP yaitu selamatkan tanah dan manusia Papua.
Toni Wanggai dari MRP menyatakan penghargaannya, dan menyampaikan kepada Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, untuk memberitahukan apa yang dibutuhkan dari masyarakat Papua untuk pencapaikan konsep ini.
Beberapa petani dan pebisnis lokal yang hadir, juga ikut memberikan masukan dan harapan, dari berjalannya investasi hijau ini dalam jangka panjang. “Kami berharap agar dengan adanya investasi hijau, selain alam terjaga, kami juga dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kami, mengelola alam dan bisnis kami,” ujar Alex Waisimon, pemilik salah satu tempat eko wisata di Jayapura.
Dalam Jangka Panjang, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat berharap agar Konsep ini memberikan peluang berjalannnya kerjasama antara pemerintah – swasta – masyarakat untuk mengidentifikasi, dan mengelola peluang-peluang produksi untuk peningkatan ekonomi, sekaligus juga menjaga lingkungan. [***/Daniel]
