JAKARTA | kadatebintuni.com ~ Ketua Umum terpilih Asosiasi Jurnalis Indonesia Timur (AJIT) merasa optimis jika perkembangan media-media yang bernaung dibawah naungan organisasinya akan maksimal dan proporsional dalam menyajikan berita-berita yang berimbang untuk kepentingan pembangunan Wilayah Timur Indonesia.
Dihadapan puluhan media online yang ikut mendeklarasikan organisasi Pers yang baru itu, Ketum AJIT, Dominikus Dese menjelaskan, ada keinginan yang begitu kuat dari para pekerja pers yang berasal dari wilayah Timur Indonesia untuk lebih maksimal dalam melakukan fungsinya untuk mengontrol kebijakan-kebijakan politik pemerintah kepada rakyat di wilayah Indonesia Timur.
“Kita tidak bisa pungkiri kalau mereka yang berkuasa terhadap media berpotensi mampu melakukan apa saja diwilayah Timur sesuai keinginan dan kepentingannya. Karena itu, kami tidak mau barter kepentingan itu dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang tidak berimbang dan secara politik merugikan rakyat kita”, tegas Domi Dese kepada puluhan media jumad (25/07).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dirinya juga menjelaskan, sebagai orang yang telah lama bekerja di media, dirinya sangat paham bagaimana kebijakan redaksi pemberitaan itu banyak bermunculan aroma politik yang bisa dicernah. Hanya saja, penyampaian beritanya santun dan hanya dipahami oleh eliit politik dan pihak media semata.
“Kami punya komitmen yang kuat untuk ada keberpihakan infomormasi yang sehat untuk membangun wilayah Timur meskipun semua kita punya spirit yang searah”, jelas Domi.
Pada konteks yang lain, Domi menyinggung soal investasi besar-besaran yang belakangan ini telah dilakukan perusahaan tambang dan migas yang melirik hasil alam di wilayah Timur. Dalam konteks itu, ia berharap media-media mampu meneropong kebijakan yang setara dan tidak merugikan rakyat. Sementara keinginannya juga agar perusahaan bisa berinvestasi dengan tunduk pada regulasi yang ada.
“Masa depan Indonesia sekarang ada di wilayah Timur da karena itu, kami sebagai asosiasi jurnalis terus menghimbau agar tidak ada monopoli kebijakan politik yang hanya menguntungkan orang-orang tertentu dan rakyat Indonesia terabaikan”. [***/Daniel]
