MANOKWARI, kadatebintuni.com ~ Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum [LP3BH] Manokwari, Yan Ch Warinussy mengapresiasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda] Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek, SH, MM terkait solusinya mengenai penyelesaian konflik sosial politik di Tanah Papua.
Usulan tersebut terlintas dalam penyampaian pandangan Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat tersebut ketika tampil sebagai Keynote Speaker dalam Strategic Policy Discussion [SPD] “Menggagas Kebijakan Nasional Untuk Papua Barat,” di Swiss-Bell Hotel, Rabu [19/12].
Sangkek menyatakan bahwa untuk menyikapi perbedaan pandangan di dalam maayarakat di Tanah Papua maupun Orang Asli Papua yang berdiaspora di luar negeri dengan pemerintah, mesti dilakukan dialog multi pihak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Cara penyelesaian konflik yang terjadi di papua, konflik sosial politik, harus dilalui melalui duduk bersama yang dapat diartikan sebagai dialog damai,” ujar mantan Kepala Bappeda Kabupaten Pegunungan Arfak ini.
Yan Ch Warinussy sependapat bahwa usulan ini tujuannya adalah untuk saling terbuka memahami posisi dan keinginan masing-masing pihak tentang aspek perbedaan pemahaman mengenai sejarah politik dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia [HAM] di Tanah Papua, termasuk Papua Barat.
Ia teringat momen ketika bertugas dalam Speaking Tour ke Washington DC, USA, Desember 2005 silam dan berkesempatan bertemu serta mendengar solusi konflik sosial politik Papua yang disampaikan Dennis C.Blair, Ketua Komisi Independen yang disponsori oleh Council on Foreign Relations Center for Preventive Action [Dewan Hubungan Luar Negeri Pusat Aksi Preventif].
“Dalam laporan komisi yang dipimpin Blair yang dirilis tahun 2003, disebutkan hanya satu jalan untuk menghindari konflik secara berkelanjutan di Tanah Papua, yaitu dengan memberikan hak yang lebih besar untuk memerintah dan kepemilikan terhadap pembangunan, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut,” kenang Warinussy.
Sebut Warinussy, Blair meyakini bahwa pencapaian perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua akan membangun momentum untuk menyelesaikan konflik lainnya di wilayah Indonesia, dan Papua dapat dijadikan sebuah model bagi pencegahan konflik yang lebih luas.
“Blair sebutkan bahwa momentum perdamaian berkelanjutan Papua dapat menyelesaikan konflik lain, sekaligus contoh pencegahan konflik yang lebih luas,” ujar Warinussy dalam rilisnya kepada kadatebintuni.com.
“Dengan demikian maka usulan Pak Sangkek menurut saya sangat up to date dan relevan untuk dijadikan sebagai masukan konstruktif dalam kerangka perumusan Kebijakan Nasional Indonesia untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, utamanya dalam konteks pembahasan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] Tahun 2020-2024,” tutup Yan Ch Warinussy. [mondo]
