Bintuni, kadatebintuni.com ~ Mulai terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (bbm) jenis premiun dan solar terasa di Bintuni, ibukota kabupaten Teluk Bintuni. Di APMS Bintuni sudah melakukan pembatasan pengisian kepada konsumen, bahkan terlihat beberapa kali terpaksa tutup.
Ini juga dapat di lihat saat pengecer BBM sudah mulai mengeluh kehabisan stok. Dan apabila ada, harganya melebihi biasanya, yakni Rp. 15.000 hingga Rp. 17.000. Tentu peristiwa ini, berdampak langsung kepada masyarakat.
Kebutuhan BBM selayaknya disebut kebutuhan pokok, dari segala jenis transportasi yang menunjang kehidupan sehari-hari, sangatlah bergantung dengan BBM, jika kondisi panceklik BBM ini terus berkepanjangan, bukan tidak mungkin mobilisasi juga akan terhambat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sehingga, sudah seharusnya pemerintah daerah turun tangan, berperan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat langkanya BBM. Harga yang sudah seharusnya di sesuaikan atau di tetapkan kepada pengecer, agar daya beli masyarakat juga dapat terjangkau.
Seperti yang tertuang dalam peraturan DBH Migas No. 6 Tahun 2015, dalam peraturan tersebut, jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan yang akan disalurkan oleh sub penyalur diperoleh dari Penyalur yang ditetapkan oleh Badan Usaha. Selain itu Sub Penyalur wajib menyalurkan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Peranan penting pengecer BBM non subsidi sangat di perlukan. Terpantau oleh media ini, pada Senin (10/9), tempat pengeceran BBM, berlokasi di Tahiti, dimana masyarakat menyerbu pangkalan, dengan membawa botol maupun jergen untuk membeli BBM, kendati BBM yang langka dan harga meroket, walaupun cuaca kurang bersahabat, tidak mengurangi antusiasme masyarakat.
Di pangkalan tersebut ternyata menjual dengan harga Rp. 11.000 per liter, atau lebih murah di bandingkan pengecer lainnya.
Menurut keterangan pemilik pangkalan, Hidayat menjelaskan bahwa, BBM yang dijualnya adalah BBM non subsidi yang di dapatkan di dua sumber, yakni dari Manokwari dan Fakfak. Dalam kesempatan tersebut juga Dayat menyayangkan, dengan lengahnya pemerintah yang dinilainya tidak dapat mengontrol harga BBM non subsidi yang dijual pengecer, mejadi imbas kepada yang lain.
“Banyak yang jual di harga Rp. 17.000, itu sangat berlebihan, disini harusnya pemerintah bisa untuk melakukan tindakan dan peranan aktif. Kami tidak mengambil margin berlebihan dalam menjual BBM, yang penting terkalkulasi biaya operasional saja,” ujarnya.
Dirinya juga mengaku pernah menyampaikan Dokumen pengambilan BBM kepada Dinas Perindagkop, namun hingga saat ini belum di jawab. ” Sampai saat ini, belum ada jawaban, padahal saya sudah sampaikan dokumen semenjak bulan lalu dengan harapan agar pemerintah dapat mengatur harga HET. Dan mensosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya lebih lanjut.
Sementara itu, bertanya kepada masyarakat, yang ikut melakukan pengantrian BBM, mengeluhkan situasi langkanya BBM di Bintuni. Hal ini seperti yang di ungkapkan, Marthen, “Kita susah kalau BBM tidak ada (Langka. red), syukur ada yang jual dengan harga lebih murah daripada yang lain, disini kita masyarakat merasa terbantu. Coba pemerintah itu, bisa tegur yang jual harga tidak wajar, supaya kondisi susah jangan tambah susah lagi, ” cetus Marthen yang ikut mengantri BBM dari pagi hari itu.
Kondisi BBM langka ini, belum dapat dipastikan akan berakhir kapan, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari dinas terkait, maupun pihak APMS. [Baim]
